Debat pertama Pilpres 2019: Jokowi dan Prabowo tak mau mengapresiasi satu sama lain

Peneliti politik LIPI Luky Sandra Amalia menyoroti pernyataan Prabowo Subianto untuk membiayai peningkatan gaji pegawai negeri dengan meningkatkan tax ratio .

"Di janji-janji kampanye Pak Prabowo sebelumnya dia mengatakan bahwa ia akan menurunkan pajak. Sekarang di debat ini dia mengatakan akan meningkatkkan tax ratio," kata Luky.

Luky menambahkan pada beberapa bagian debat, data yang diajukan Prabowo kurang kokoh.

"Saya tidak tau apa datanya kurang lengkap atau gaya kampanye beliau seperti ini," kata Luky.

Debat perdana capres dan cawapres dinilai datar oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati. Oleh karena itu, dia menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi sehingga putaran berikutnya bisa lebih dinamis.

"Saya kira harus ada evaluasi untuk bisa membuat debat lebih dinamis di putaran-putaran berikutnya," ujar Mada.

Dia menyayangkan pula banyaknya problem terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme yang terlewat dalam debat tersebut.

Misalnya, soal operasi tangkap tangan oleh KPK yang terus meningkat. "Tapi tadi tidak dieksplor dengan baik," cetusnya.

ANtaraCopyright: ANtara

Pelanggaran HAM dan problem HAM di masa lalu yang belum selesai juga menurutnya belum diekplorasi dengan baik.

Menurutnya, ini menunjukkan di satu sisi petahana selama empat tahun memimpin tidak memiliki pencapaian luar biasa terkait soal korupsi, HAM, hukum dan terorisme. Namun di sisi lain, pasangan Prabowo-Sandi juga tidak memberikan alternatif penyelesaian yang menjanjikan.

"Dari sisi penantang ternyata tidak memberikan solusi alternatif kebijakan yang menjanjikan yang bisa jadi jadi harapan masyarakat," kata dia.

Karenanya, kata Mada debat ini tidak akan membuat para swing voters jadi bisa menentukan pilihannya.

Pemandangan menarik muncul di sesi pernyataan penutup.

Kedua pasangan memperoleh waktu 90 detik untuk memberikan pernyataan penutup, dan moderator menyerukan perlunya kedua pasangan berbicara soal Pilpres yang damai, dan apresiasi satu sama lain dalam debat itu.

antaraCopyright: antara

Namun keduanya, baik pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menggunakan waktu itu untuk tetap menekankan kelebihan mereka sendiri, dan tak tertarik untuk mengungkapkan penghargaan atas lawan mereka dalam debat itu. Bahkan sesudah moderator mendorongnya berkali-kali.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati memandang topik soal pemberdayaan dan keterwakilan perempuan yang diangkat oleh petahana Presiden Joko Widodo, merupakan penekanan pada kinerja pemerintahannya dalam hal peran perempuan, baik dalam kabinetnya maupun tim Panitia Seleksi anggota KPK.

"Jadi sebenarnya itu adalah bola lambung yang diumpankan oleh Pak Jokowi sendiri, yang sebetulnya pertanyaan itu diarahkan untuk (menonjolkan pencapaian) Pak Jokowi sendiri, bukan untuk Prabowo," ujar Mada.

Terlepas dari pentingnya isu keterwakilan perempuan, Mada menganggap dalam konteks hukum dan HAM ada isu yang lebih strategis yang harusnya bisa diperdebatkan.

"Misalnya, soal hukum yang masih tumpul ke atas, tajam ke bawah, akses masyarakat terhadap keadilan yang masih rendah," ungkap Mada.

antaraCopyright: antara

"Debat capres perdana ini tidak mencapai intinya, dan narasinya masih terlalu di permukaan, tidak menghujam ke bawah menjawab kebutuhan masalah riil yang ada di masyarakat Indonesia".

Ia Sepakat dengan pandangan pengamat politik LIPI Luky Sandra Amalia, bahwa pasangan Prabowo-Sandi memfokuskan pemaparan selalu diarahkan pada persoalan ekonomi.

"Bahkan dalam solusi terorisme pun ditekankan soal ekonomi," kata dia.

Dia memandang itu merupakan strategi yang dipilih pasangan tersebut untuk bersifat pragmatis dan konkrit, untuk mengimbangi solusi yang ditawarkan petahana yang sifatnya lebih kelembagaan dan komprehensif.

"Jadi menurut saya pasangan 02 ini mencoba bersikap lebih pragmatis, lebih konkrit, solusinya lebih jelas dan itu muaranya ke soal ekonomi, termasuk soal penghasilan untuk PNS," kata dia.

Jokowi mempertanyakan komitmen anti korupsi dari Prabowo. Jokowi menyebut, menurut data ICW, Gerindra yang dipimpin Prabowo, termasuk yang paling banyak mencalonkan bekas napi korupsi.

Prabowo awalnya menjawab, ia belum memperoleh data itu, dan mempersilakan Jokowi 'melaporkan,' danjika terbukti, akan menindak dan memenjarakannya.

Setelah diberi penjelasan lebih jauh oleh Jokowi, Prabowo menjawab,

"Ada prosesnya. Ini demokrasi, kita buka saja kepada rakyat. Apakah akan dipilih. Kalau misalnya rakyat memilihnya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, sementara korupsinya mungkin tidak seberapa... "

Lalu ia mengatakan, yang korupsi triliunan itu yang harus ditindak.

AntaraCopyright: Antara

Prabowo mempermasalahkan prestasi Jokowi dalam tindak korupsi dan konflik kepentingan.

Jokowi memulai jawaban dengan, "Saya tidak punya beban masa lalu, sehingga saya bisa leluasa dalam memberikan instruksi. Namun kalau Pak Prabowo menemukan sesuatu, silakan menggunakan mekanismenya, dengan melaporkan (jika ada korupsi akibat konflik kepentingan).

Prabowo kembali mempertanyakan sering berbedanya pendapat atau pernyataan antara para menteri atau pejabat.

Jokowi menjawab, di satu sisi, justru bagus kalau para menteri bisa berbeda pendapat.

Tampaknya ada sosok yang hilang dan dirindukan oleh warganet dalam Debat Pilpres 2019 ini.

Pada segmen ini, petahana Joko Widodo menyoroti kebijakan Prabowo dalam hal pemberdayaan perempuan

Jokowi menyebut, ada program gender dalam visi misi Prabowo, namun dia bertanya, "Mengapa seluruh jabatan strategis partai yang Bapak pimpin, seluruhnya lelaki?"

Jawaban Prabowo: "Kami partai (Gerindra) yang masih muda. Jadi siapa saja yang waktu itu mau, bersedia, itu yang kemudian dilakukan. Tapi di caleg, kami hampir 40%. Tetapi, memang masih harus bekerja lebih jauh."

Prabowo tidak memungkiri hal itu, namun dia menegaskan Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak.

"Saya punya caleg terbanyak, UU wajibkan 30%, kita mendekati 40%," kata dia.

Dia menyebut juga Rachmawati Soekarnoputri yang menjadi wakil ketua umum dan bertanggung jawab di bidang ideologi, selain adanya sayap partai, Perempuan Indonesia Raya.

"Ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas, tapi kita buka peluang sebesar-besarnya untuk 'emak-emak'," cetus Prabowo.

ANtaraCopyright: ANtara

Prabowo juga menyebut bahwa 'Emak-emak' adalah pendukung besar bagi partainya.

Jokowi lalu menanggapi balik dengan mencontohkan pembentukan kabinetnya yang memiliki sembilan menteri perempuan. Ia juga menyebut pernah membentuk tim Panitia Seleksi anggota KPK yang semuanya perempuan.

Prabowo balik mengecam: sebagian menteri perempuan yang dibanggakan Jokowi sering mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat.

Ia menambahkan perempuan yang dipilih haruslah yang cakap dan membela rakyat.

"Walaupun perempuan, dia juga harus cakap dan pro-rakyat," kayanya.

"Saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan," kata Prabowo.

Debat perdana capres dan cawapres merupakan 'anti-klimaks' jika dibandingkan dengan perdebatan di kalangan pendukung mereka, terutama di media sosial.

Debat ini, menurut Mada, tidak mencerminkan intensitas dan kedalaman visi dan misi masing-masing pasangan capres dan cawapres.

"Malah lebih ramai yang di medsosnya, antara cebong dan kampret-nya, malah lebih ramai itu daripada debat capresnya sendiri," kata Mada.

Terkait substansi isi debat, Mada mengungkapkan tidak ada perbedaan signifikan antara visi misi yang ditawarkan kedua calon.

"Juga dalam konteks hukum dan HAM tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Mada, pembahasan hukum dan HAM semestinya strategis dan substansial.

Misalnya, tudingan Prabowo soal penangkapan perangkat desa yang mendukungnya yang kemudian dibalas Jokowi yang menyinggung kasus Ratna Sarumpaet, menurut Mada, merupakan ilustrasi yang belum mendasar.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah penangkapan terduga terorisme dan tuduhan pelanggaran HAM. Menurut kandidat cawapres Ma'ruf Amin, "Ke depan kami lebih menyelesaikan pencegahan dengan menekan paham-paham radikal dan intoleran dan program deradikalisasi untuk mengembalikan yang terpapar. Kami melakukan pendekatan humanis."Sementara, menurut capres-cawapres Prabowo-Sandi, Prabowo menolak "stigmatisasi bahwa radikal itu selalu dicap Islam, saya setuju deradikalisasi."

Mereka juga menegaskan soal pentingnya pendekatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga agar bisa mengurangi motivasi yang membuat seseorang terpapar pada ajaran radikal.Jokowi juga sempat menanggapi bahwa Indonesia "aparat harus dibekali soal HAM, SOP juga harus berbasis HAM, dan UU Terorisme yang sudah ada di 2018 lalu juga menitikberatkan pada pencegahan dan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan yang lebih penting transparansi saat proses penindakan."

"Apapun isunya entah itu membicarakan soal hukum atau HAM, Sandi selalu memasukan isu ekonomi.

"Kubu Prabowo dan Sandiaga harus fokus ke isu yang ditanyakan di debat karena masalah ekonomi akan dibahas di debat berikutnya."

"Terkait hukum dan HAM, kedua pasangan calon sama-sama normatif, tapi kubu Jokowi sedikit lebih komprehensif."

"Di beberapa bagian debat, kubu Prabowo dan Sandiaga terkesan tidak 'nyambung'saat menanggapi kubu lawannya."

Hujan yang turun di Solo sejak sore hari tidak mempengaruhi para pendukung pasangan capres dan cawapres menghadiri acara nonton bareng (nonbar).

Pantauan di posko pemenangan pileg dan pilpres PAC PDIP Banjarsari, Solo yang terletak di Jalan Letjen Suprapto, Sumber, Solo penuh dengan para pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01.

Fajar SodiqCopyright: Fajar Sodiq

Semangat para pendukung untuk menghadiri acara nonbar juga terlihat di posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang terletak sekitar 50 meter dari posko pemenangan pileg dan pilpres PDIP Banjarsari.

Fajar SodiqCopyright: Fajar Sodiq

Meskipun saling berdekatan namun idak sampai terjadi gesekan antara pendukung kedua capres.

Betapa pun, sejumlah petugas polisi dengan senjata lengkap tampak berjaga di sekitar lokasi nobar masing- masing posko.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, menyoroti pembagian peran dalam debat perdana capres dan cawapres.

Menurut dia, di calon nomor urut 01, petahana Presiden Joko Widodo masih sangat dominan dalam debat itu. Sementara porsi pasangannya Ma'ruf Amin, berperan sangat sedikit.

"Masih sangat jomplang kalau dibanding Pak Prabowo dan Sandi. Sandi bisa mengimbangi Pak Prabowo," kata Mada.

Dalam pertanyaan debat soal perbandingan antara ketegasan penegakan hukum dan perlindungan HAM, waktu jawaban bagi pasangan kandidat Jokowi-Ma'ruf masih tersisa, sehingga Jokowi mempersilakan Ma'ruf untuk ikut menambah jawabannya.

Namun Ma'ruf hanya menjawab, "Cukup."

Warganet pun membandingkan jawaban antara Ma'ruf Amin itu dengan kesempatan cawapres Sandiaga Uno yang sudah beberapa kali ikut berbicara dalam debat.

Pertanyaan: Bagaimana mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?

Prabowo: "Akar masalahnya adalah gaji pegawai negeri, yang kurang. Saya akan naikkan trax ratio, dari 10% menjadi 16%. Kalau sudah gaji bagus, masih korupsi... Tangkap, mungkin ditempatkan di pulau terpencil, suruh menambang pasir terus menerus."

ANtaraCopyright: ANtara

Pertanyaan: Biaya tinggi untuk jabatan tinggi mengakibatkan korupsi. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik biaya tinggi?

Jokowi:

"Prinsipnya, rekruitmen harus berbasis kompetensi, dan bukan finansial. Untuk jabatan politik, perlu penyederhanaan sistem untuk membuat Pemilu menjadi murah. Agar kita bisa memangkas politik uang, usap dan korupsi. Sehingga kita bisa mendapat pejabat yang memiliki kapasitas: bupati, walikota, gubernur."

Jokowi menyebut, ini sudah diberlakukan anytara lain dalam penerimaan pegawai negeri, yang dilakukan dengan transparan, dan tanpa nepotisme.

Contohnya, ának saya sendiri, tidak bisa masuk menjadi ASN, karena dia tidak lulus (saringan masuk)".

"Saya sendiri, saat mencalonkan diri jadi walikota (Solo), uang yang saya keluarkan kecil sekali. Juga saya jadi gubernur (Jakarta) -Pak Prabowo sendiri tahu.

Menanggapi pertanyaan soal ketidaksetaraan yang masih diderita kaum disabilitas, petahana Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya UU tentang disabiltas tahun 2016, paradigma terhadap kaum disabilitas sudah mulai berubah.

"Sebelumnya adalah bantuan sosial yang diberikan, tapi sekarang dengan UU baru, kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak," kata dia.

Ia menyebut pemerintah pun sudah menindaklanjutinya dengan tindakan .

Misalnya, kata Jokowi dalam Asian Paragames, bonus yang diberikan pemerintah kepada pemenang medali, sama dengan yang diberikan kepada atlet pemenang medali di Asian Games

"Yang mendapat emas dapat Rp 1,5 miuiar, yang perak Rp 500 juta, yang perunggu 250 juta sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games," kata dia.

"Artinya, kesetaraan betul-betul ktia berikan ke kaum disabiltas," kata dia.

AntaraCopyright: Antara

Prabowo Subianto mengatakan bahwa di pemerintahannya, dia akan memastikan diskriminasi tidak terjadi.

"Saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun," kata Prabowo.

"Jadi intinya adalah aparat tanggung jawab kepada eksekutif. Kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat," katanya.

Dalam pertanyaan debat soal perbandingan antara ketegasan penegakan hukum dan perlindungan HAM, waktu jawaban bagi pasangan kandidat Jokowi-Ma'ruf masih tersisa, sehingga Jokowi mempersilakan Ma'ruf untuk ikut menambah jawabannya. Namun Ma'ruf menjawab, "Cukup."Warganet pun membandingkan jawaban antara Ma'ruf Amin itu dengan kesempatan cawapres Sandiaga Uno yang sudah beberapa kali ikut berbicara dalam debat. Akankah kita mendengar jawaban dari Ma'ruf?